BPS Pabar, Data Tunggal Sosial Ekonomi Dorong Program Pemerintah Tepat Sasaran

RRI.CO.ID, Manokwari – Badan Pusat Statistik atau BPS Papua Barat menegaskan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai basis data pemerintah dalam menyalurkan berbagai program kepada masyarakat.

Kepala BPS Papua Barat, Merry, mengatakan data tunggal diperlukan untuk menyediakan informasi sosial ekonomi masyarakat secara by name by address. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan sasaran program secara lebih tepat.

“Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, perlu mendapatkan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk kebutuhan by name by address. Data ini juga tidak sembarangan dibagikan karena dilindungi oleh undang-undang,” ujar Merry.

Menurutnya, sebelumnya terdapat perbedaan data antar-kementerian dan lembaga yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan program pemerintah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesalahan sasaran penerima manfaat.

Melalui integrasi data, pemerintah diharapkan dapat mengurangi kesalahan tersebut sehingga bantuan maupun intervensi pembangunan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Dengan adanya data tunggal sosial ekonomi nasional, program pemerintah diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, sehingga anggaran dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk mendukung program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Merry.

Merry menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, data tersebut digunakan oleh 18 kementerian dan lembaga, sehingga pemanfaatannya tidak hanya untuk Kementerian Sosial.

Integrasi ini diharapkan menghasilkan satu basis data sosial ekonomi yang dapat digunakan pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan.