RRI.CO.ID, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat mengakui tingkat kemiskinan di daerah itu masih menjadi yang tertinggi ketiga secara nasional. Berdasarkan data BPS per September 2025, angka kemiskinan Papua Barat mencapai 18,68 persen atau sekitar 98,46 ribu jiwa.
Hal ini dikatakan oleh Asisten I Setda Papua Barat Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus, Syors Alberth Ortisanz Marani saat mewakili Gubernur Papua Barat dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah se-Papua Barat pada Selasa 15 September 2026.
Ia mengatakan, bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama dan mendorong pemerintah bekerja lebih terkoordinasi.
“Kondisi ini harus menjadi cambuk bagi kita semua, bukan untuk berkecil hati, melainkan untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih terkoordinasi,” kata Syors
Ia menjelaskan, penanggulangan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya bergantung pada program dalam satu tahun anggaran.
Pemprov Papua Barat telah menyiapkan sejumlah program melalui Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses kesehatan dan pendidikan, sekaligus memperkuat UMKM serta potensi ekonomi lokal.
Namun, pemerintah masih menghadapi persoalan rendahnya penyerapan anggaran. Realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga semester pertama 2026 baru mencapai sekitar 12 persen dari total pagu.
“Dari total pagu anggaran yang tersedia, realisasi yang tercapai pada semester satu tahun 2026 baru berkisar 12 persen,” ungkapnya.
Syors meminta perangkat daerah bersama Bappeda melakukan evaluasi dan mempercepat pelaksanaan program agar anggaran yang tersedia memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas strategi penanggulangan kemiskinan Papua Barat tahun 2027, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai dasar penetapan sasaran program. Selain itu, pemerintah membahas strategi memperoleh dana insentif daerah melalui percepatan penanggulangan kemiskinan.
Forum tersebut menghadirkan narasumber dari Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Jawa Barat, BPS Papua Barat, dan Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....