Gubernur Papua Barat Instruksikan OPD Hentikan Rekrutmen Honorer Baru

RRI.CO.ID, Manokwari - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan masih terdapat cukup banyak tenaga honorer di Papua Barat yang belum terakomodir dalam pengangkatan sebagai aparatur sipil negara.

Dominggus menyebut, salah satu kelompok tenaga yang masih menunggu kepastian pengangkatan adalah tenaga kesehatan yang jumlahnya mencapai sekitar 600 orang.

Menurutnya, pada pembagian formasi tahun 2021, pemerintah daerah telah membahas kebutuhan tenaga bersama para bupati dan wali kota. Dari total sekitar 8.100 formasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat memperoleh 1.002 formasi. Namun, pembagian formasi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang masih ada hingga saat ini.

“Masih ada honorer yang belum diangkat, cukup banyak. Tenaga kesehatan saja kalau tidak salah ada sekitar enam ratusan. Karena itu, ke depan saya akan instruksikan secara tertulis kepada BKD, agar pimpinan OPD tidak lagi menerima atau merekrut tenaga honorer baru,” ujarnya.

Gubernur menilai penambahan tenaga honorer tidak selalu menjadi solusi ketika jumlah pegawai yang tersedia sebenarnya masih mencukupi. Menurutnya, persoalan yang terjadi juga berkaitan dengan pembagian tugas dan pemanfaatan tenaga yang belum optimal.

Dominggus menegaskan, kebutuhan tenaga harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil pemerintah daerah, terutama untuk bidang yang membutuhkan keahlian teknis tertentu.

Dominggus juga menekankan, pengangkatan maupun penempatan tenaga honorer harus dilakukan secara terukur dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan ditetapkan secara sepihak oleh pimpinan organisasi perangkat daerah.

Sehingga kebijakan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui secara pasti jumlah tenaga yang dibutuhkan sekaligus mencegah terjadinya penumpukan pegawai di lingkungan pemerintahan.