DJPb Papua Barat Dorong Akselerasi Digitalisasi Pengelolaan APBN

RRI.CO.ID, Manokwari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat mendorong percepatan digitalisasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui penguatan kolaborasi dengan satuan kerja pemerintah dan pemerintah daerah. Digitalisasi dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan pengelolaan keuangan negara yang lebih cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kepala Kanwil DJPb Papua Barat, Moch. Abdul Kobir mengatakan, digitalisasi bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi harus mampu memberikan kemudahan bagi pengguna layanan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola APBN.

“Digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan alat bantu agar pekerjaan dan pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, aman, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, seluruh satuan kerja perlu mengoptimalkan instrumen digital seperti Cash Management System atau CMS dan Kartu Kredit Pemerintah atau KKP,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan instrumen digital tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBN, sekaligus mengurangi proses administrasi yang tidak diperlukan.

Kanwil DJPb Papua Barat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi vertikal pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan negara.

Selain itu ia abdul menambahkan bahwa digitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi pengguna layanan. Karena itu, penerapan sistem digital perlu diarahkan pada penyederhanaan proses kerja, bukan justru menambah tahapan maupun kerumitan bagi satuan kerja.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin modern, efektif, dan akuntabel di Papua Barat.