Ombudsman Papua Barat Bekali Mahasiswa STMIK Kreatindo dengan Nilai Integritas

RRI.CO.ID, Manokwari – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat kembali memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika Kreatindo (STMIK) Manokwari, Selasa 18 Agustus 2026.

Kuliah umum yang mengangkat tema “Pengenalan Nilai Budaya dan Etika Kehidupan Kampus” tersebut menjadi bagian dari rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana, hadir sebagai pemateri. Kegiatan turut dihadiri Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Papua Barat, pimpinan STMIK Kreatindo, serta mahasiswa baru.

Dalam pemaparannya, Amus mendorong mahasiswa tidak hanya menjadi penerima manfaat pendidikan, tetapi juga mampu berperan sebagai agen perubahan, pengawas sosial, serta calon pelayan publik yang menjunjung tinggi integritas.

“Mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus memiliki integritas, keberanian, dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya,” ujarnya.

Ia menilai, mahasiswa ideal harus mampu menyampaikan kritik secara santun dan berani bersikap tanpa arogan. Selain itu, mahasiswa juga dituntut aktif tanpa melakukan tindakan anarkis serta memiliki kecerdasan yang tetap dibarengi integritas.

Amus juga mengingatkan mahasiswa agar dalam menyikapi persoalan tidak mudah terbawa emosi maupun asumsi, melainkan mengedepankan fakta dan bukti.

“Fakta lebih penting daripada emosi, kronologi lebih penting daripada asumsi, dan bukti lebih penting daripada tuduhan,” tegasnya.

Menurutnya, pemahaman terhadap etika dan budaya kehidupan kampus menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam membangun karakter sekaligus mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.

Melalui kuliah umum tersebut, Ombudsman Papua Barat berharap mahasiswa STMIK Kreatindo dapat tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kritis, berintegritas, dan berani mengambil peran dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik di Papua Barat.