Kemenkum Papua Barat Perkuat Layanan Hukum dan Dukungan Ekonomi Masyarakat

RRI.CO.ID, Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya terus memperkuat edukasi dan sosialisasi program kerja Kementerian Hukum kepada pemerintah daerah, pelaku UMKM, notaris, masyarakat, hingga dunia pendidikan dan perguruan tinggi.

Upaya tersebut menjadi bagian dari capaian dan apresiasi Kementerian Hukum selama 81 tahun dalam menghadirkan layanan hukum yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat Sahata Marlen Situngkir kepada RRI pada Sabtu 15 Agustus 2026 mengatakan, pihaknya terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah agar berbagai program Kementerian Hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami terus berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi, sekaligus membantu pemerintah daerah, UMKM, notaris, masyarakat, serta dunia pendidikan dan kampus. Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah juga terus kami perkuat agar program Kementerian Hukum benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kepastian dalam ekosistem peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual, layanan hukum umum, serta pengharmonisasian dan pembulatan berbagai regulasi daerah.

Harmonisasi tersebut mencakup peraturan daerah, peraturan gubernur hingga peraturan wali kota, sehingga regulasi yang dihasilkan pemerintah daerah tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kanwil Kemenkum Papua Barat menilai, sinergi dengan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperluas akses layanan hukum sekaligus mendorong terciptanya kepastian hukum yang mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.