Seleksi Calon Pimpinan Kemenkum Mulai Libatkan Suara Pegawai

RRI.CO.ID, Manokwari - Pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Hukum mulai diarahkan pada proses yang lebih terbuka dengan memanfaatkan teknologi digital. Uji coba e-voting di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menjadi bagian dari strategi kementerian dalam memperkuat manajemen talenta dan transparansi penempatan pejabat.

Sebelum masuk dalam tahapan pemilihan, pegawai yang menjadi kandidat telah melalui proses penilaian berdasarkan kualifikasi, kompetensi, prestasi dan rekam jejak. Kementerian Hukum juga telah menyiapkan sistem Satria untuk menghimpun berbagai informasi terkait kompetensi dan capaian pegawai.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan mekanisme tersebut bukan untuk mengabaikan aturan birokrasi, melainkan memberikan kesempatan lebih luas kepada pegawai untuk berpartisipasi dalam proses penentuan calon pemimpin.

“Yang paling penting adalah transparansi dalam rangka rekrutmen mereka-mereka yang bisa mengisi posisi-posisi tertentu yang memang diharuskan untuk dilakukan,” jelasnya.

Untuk memastikan proses pengisian jabatan tetap berada dalam koridor manajemen ASN, Supratman telah menetapkan pembentukan Komite Talenta di tingkat pusat dan kantor wilayah. Komite tersebut bertugas mendukung proses pemetaan serta pengembangan talenta dalam organisasi.

Supratman juga menekankan kandidat yang mengikuti proses e-voting bukanlah pegawai yang dipilih secara sembarangan. Mereka telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan melalui kerangka manajemen talenta Kementerian Hukum.

“Yang lahir ini bukan orang sembarang yang akan teman-teman pilih. Ini semua orang yang secara kualifikasi sudah memenuhi dalam kerangka manajemen talenta yang kita kembangkan,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, menyatakan kesiapan mendukung inovasi tersebut. Menurutnya, pelibatan pegawai dalam menentukan calon pemimpin dapat membangun harmoni internal sekaligus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas ketika pejabat terpilih mulai memimpin organisasi.