RRI.CO.ID, Manokwari – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja APBN Regional Papua Barat yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya hingga Semester I Tahun 2026 mencapai Rp10,66 triliun. Nilai tersebut setara 45,4 persen dari total pagu APBN sebesar Rp23,46 triliun.

Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Wakhid Susilo, mengatakan realisasi belanja tersebut menunjukkan peran APBN sebagai instrumen utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat.

"Capaian ini menunjukkan APBN menjadi instrumen utama dalam menjaga kualitas layanan publik, mendorong pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.

Wakhid menjelaskan, realisasi belanja APBN terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp3,58 triliun atau 50,9 persen dari pagu Rp7,02 triliun. Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp7,08 triliun atau 43,1 persen dari total pagu Rp16,43 triliun.

Secara tahunan, belanja kementerian/lembaga tumbuh 33,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Penyaluran TKD juga meningkat 20,6 persen, sehingga secara keseluruhan belanja APBN Regional Papua Barat tumbuh 24,7 persen secara year on year.

Belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp2,1 triliun. Adapun penyaluran TKD didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,58 triliun.

Menurut Wakhid, belanja APBN terus diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas akses layanan kesehatan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pada semester pertama 2026, realisasi belanja tematik untuk sektor infrastruktur mencapai Rp710,66 miliar atau 45,22 persen dari pagu. Sementara sektor pendidikan terealisasi Rp97,04 miliar atau 47,55 persen, kesehatan Rp47,03 miliar atau 43,25 persen, serta mitigasi perubahan iklim Rp28,78 miliar atau 26,18 persen.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan berbagai program prioritas nasional, seperti pembangunan dan preservasi Jalan Trans Papua, peningkatan layanan angkutan perintis, hingga program peningkatan kualitas rumah swadaya guna membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat.

"Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja pada kegiatan prioritas nasional telah mencapai Rp472,95 miliar atau 36,71 persen dari pagu netto," ujar Wakhid.

Dari sisi makroekonomi, Wakhid menyebut kondisi ekonomi regional tetap menunjukkan tren positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat tumbuh 4,64 persen, sedangkan Papua Barat Daya tumbuh 4,16 persen secara tahunan.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap terjaga melalui keberlanjutan program pembangunan yang mendorong peningkatan perdagangan, investasi, serta pertumbuhan berbagai sektor usaha di daerah.