RRI.CO.ID, Manokwari – Kementerian Pertanian (Kementan) akan menerapkan sistem Swakelola Tipe II dalam penyelesaian sisa alokasi program pencetakan sawah tahun 2025 di Provinsi Papua Barat. Langkah tersebut diambil untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan agar penanaman dapat dimulai pada Oktober 2026 sehingga panen bisa dilakukan sesuai target.

Kebijakan itu disampaikan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, saat bertemu Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Jumat 31 Juli 2026.

Hermanto menjelaskan, percepatan perlu dilakukan mengingat waktu pelaksanaan yang semakin terbatas. Karena itu, mekanisme Swakelola Tipe II dipilih agar pekerjaan yang belum berjalan dapat segera diselesaikan.

"Waktu kita sudah sangat terbatas. Pada Oktober nanti penanaman harus sudah dilakukan agar target panen dapat tercapai. Karena itu, sisa alokasi pencetakan sawah 2025 akan dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe II," ujar Hermanto.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada 2025 terdapat 3.369 Survei Investigasi Desain (SID) di Papua Barat. Dari jumlah tersebut, 2.358 SID telah memasuki tahap kontrak konstruksi, sedangkan 1.011 SID lainnya belum berkontrak dan berada di Kabupaten Teluk Bintuni serta Fakfak.

Sementara untuk tahun 2026, tercatat 1.874 SID yang tersebar di Kabupaten Manokwari seluas 672 hektare, Manokwari Selatan 417 hektare, Teluk Wondama 623 hektare, dan Fakfak 152 hektare.

Hermanto juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar pelaksanaan program tidak menemui hambatan di lapangan, khususnya terkait penerimaan masyarakat terhadap pemanfaatan lahan.

"Tidak ada lahan yang hak ulayatnya diambil atau dikuasai pemerintah. Kami berharap pemerintah daerah membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga program ini dapat berjalan dengan baik," katanya.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program pencetakan sawah tersebut. Ia meminta pemerintah kabupaten bersama organisasi perangkat daerah terkait aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat program bagi peningkatan ketahanan pangan.

"Pemerintah provinsi bersama para bupati dan OPD terkait harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga mereka dapat menerima dan merasakan manfaat dari program pencetakan sawah ini," ujar Dominggus Mandacan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan perluasan lahan sawah sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di Papua Barat.