RRI.CO.ID, Manokwari - Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Papua Barat, melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nency Titty Lidya Wyzer, saat membuka sosialisasi evaluasi kinerja pemerintah digital pada Rabu, 29 Juli 2026.

Nency mengatakan, transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukan lagi sekadar pilihan, tetapi telah menjadi sebuah keharusan. Pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memastikan pelayanan publik semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

"Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Karena itu, kita harus memastikan seluruh perangkat daerah memahami dan mampu menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis digital secara optimal," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Pusat telah menetapkan regulasi dan indikator yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengukur, mengevaluasi, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 8 Tahun 2026.

Menurutnya, sosialisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai mekanisme evaluasi, indikator kinerja, hingga strategi peningkatan Indeks Evaluasi Pemerintah Digital.

"Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme evaluasi dan indikator kinerja pemerintah digital, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pemerintahan di Papua Barat," katanya.

Sosialisasi dilaksanakan secara luring dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB secara virtual. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur sekaligus mendorong perangkat daerah lebih aktif dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan perubahan.

Dengan penguatan evaluasi kinerja pemerintah digital, Pemprov Papua Barat berharap penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin adaptif, efektif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.