RRI.CO.ID, Manokwari - Setelah 1.299 tenaga honorer formasi tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), kini giliran tenaga honorer formasi 2022 hingga 2024 yang berharap mendapatkan kepastian pengangkatan. Jumlah tenaga honorer formasi 2022-2024 tersebut diperkirakan mencapai 1.245 orang.

Data sementara itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Herman Sayori, usai berdialog dengan perwakilan tenaga honorer di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, Senin, 27 Juli 2026.

Herman mengatakan, berdasarkan laporan koordinator tenaga honorer, awalnya tercatat sebanyak 607 orang. Namun, data tersebut belum mencakup tenaga honorer dari delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tadi kami sudah berdialog dan koordinator menyampaikan mereka ada 607 orang, tapi ternyata belum termasuk delapan OPD. Sehingga kami sudah melakukan hitungan kasar, ada sekitar 1.245 orang,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, BKD memperkirakan tenaga honorer yang berasal dari formasi guru mencapai 365 orang. Sementara tenaga kesehatan berjumlah lebih dari 100 orang dan sekitar 850 orang lainnya berasal dari delapan OPD.

Meski demikian, data tersebut masih bersifat sementara dan belum secara resmi dilaporkan kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. BKD masih memprioritaskan penyelesaian persoalan administrasi sejumlah tenaga honorer formasi 2021 yang telah mendapatkan pengangkatan.

“Kami belum laporkan ke Bapak Gubernur terkait honorer 2024 ini, karena masih fokus menyelesaikan administrasi dari beberapa orang formasi 1.299 yang ada kesalahan. Nanti kalau sudah selesai masalah ini, baru kami laporkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 1.299 CPNS dan PPPK formasi tahun 2021 pada 7 Juli 2026.

Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 50 calon ASN masih menghadapi persoalan administrasi. BKD Papua Barat kini tengah memfokuskan penyelesaian persoalan tersebut sebelum memproses lebih lanjut data tenaga honorer formasi 2022 hingga 2024.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat, menyusul munculnya aspirasi dari tenaga honorer formasi 2022 hingga 2024 yang berharap dapat memperoleh kepastian status dan kesempatan untuk diangkat menjadi ASN.