RRI.CO.ID, Manokwari - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat masih melakukan pendataan dan validasi terhadap 607 tenaga honorer sisa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Hal ini di katakan oleh kepala BKD Papua Barat, Herman Sayori pada Senin, 27 Juli 2026.

Kepada sejumlah awak media, ia mengatakan proses tersebut dilakukan secara bertahap karena pemerintah masih menyelesaikan persoalan administrasi tenaga honorer yang sebelumnya telah dinyatakan lulus dan diangkat.

Herman menyebut, dari 297 tenaga honorer yang telah diangkat, masih terdapat 50 orang yang mengalami kendala administrasi dan kini dalam proses perbaikan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Yang baru bertemu dengan saya ini adalah honorer sisa di atas tahun 2022, jumlahnya 607 orang. Saya meminta mereka bersabar karena dari 297 orang yang telah diangkat kemarin, masih ada 50 orang yang datanya bermasalah,”ujarnya.

Ia menjelaskan, persoalan administrasi yang ditemukan pada 50 calon pegawai tersebut di antaranya kesalahan penulisan nama dan tempat lahir. Perbaikan data menjadi salah satu prioritas pemerintah sebelum membahas lebih lanjut nasib tenaga honorer yang belum terakomodasi.

“Untuk nasib mereka ke depan, saat ini saya belum bisa memutuskan karena ada pimpinan, yaitu Bapak Gubernur (Dominggus Mandacan),” tambahnya.

Herman mengatakan, BKD juga masih menunggu data tenaga honorer dari sekitar delapan organisasi perangkat daerah yang belum menyerahkan laporan. Data sementara yang dihimpun mencakup tenaga kesehatan, guru, dan tenaga honorer lainnya.

Menurut Herman, data yang saat ini dikumpulkan BKD masih bersifat sementara dan belum melalui proses verifikasi secara menyeluruh. Jumlah sementara tenaga honorer yang terdata mencapai sekitar 1.245 orang.

“Saat ini yang kami miliki masih data kotor. Jumlahnya sekitar 1.245 orang. Data kasar itu saya kumpulkan sendiri dan sudah saya laporkan kepada Bapak Gubernur, tetapi belum dilakukan pengecekan kembali,” jelasnya.

BKD Papua Barat akan melanjutkan proses validasi untuk memastikan seluruh data tenaga honorer akurat dan tidak terjadi persoalan administrasi di kemudian hari. Hasil validasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Pemprov Papua Barat dalam menentukan kebijakan terhadap tenaga honorer yang belum terakomodasi.