RRI.CO.ID,

DPRK Teluk Bintuni Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

RRI.CO.ID, Bintuni – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung sejak 24 hingga 28 Juli 2026.

Persetujuan tersebut diberikan oleh enam fraksi DPRK, yakni Fraksi NasDem, Golkar, PPP, Persatuan Indonesia, PDI Perjuangan, dan Fraksi Otonomi Khusus (Otsus), setelah melalui tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah.

Ketua DPRK Teluk Bintuni, Romulus Tatuta, mengatakan penetapan Raperda pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Rapat paripurna ini merupakan wujud komitmen DPRK dalam memastikan anggaran daerah digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Romulus dalam sidang paripurna, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, DPRK telah mencermati pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai APBD, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy menyampaikan apresiasi kepada DPRK atas kerja sama dan pembahasan yang berlangsung secara konstruktif hingga Raperda dapat disetujui.

“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah,” kata Yohanis.

Ia menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban yang telah disetujui akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Dengan disetujuinya Raperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berharap pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Teluk Bintuni.