RRI.CO.ID, Manokwari – Transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IIHTP) diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidikan tinggi di Papua Barat. Perubahan status kelembagaan tersebut ditandai dengan pembukaan selubung nama IIHTP di Kampus Sanggeng, Manokwari, Selasa 21 Juli 2026.

Rektor IIHTP, Filep Wamafma, mengatakan transformasi menjadi institut merupakan bagian dari upaya menghadirkan arah baru dalam pengembangan pendidikan tinggi di Papua Barat.

Menurutnya, perubahan nama dan status kelembagaan tidak berarti menghilangkan sejarah STIH Manokwari yang selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan hukum di Papua Barat.

“Sudah ada perubahan nama, tetapi kita tetap harus mengingat STIH. Kini kita memasuki masa baru,” ujar Filep.

Ia menjelaskan, kehadiran IIHTP diharapkan dapat membuka ruang pengembangan pendidikan yang lebih luas dengan mengintegrasikan ilmu hukum dan teknologi pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan di Papua.

Filep menambahkan, penetapan nama institut merupakan hasil pemikiran yayasan bersama sivitas akademika sebagai dasar untuk menentukan arah pengembangan lembaga pendidikan tersebut di masa mendatang.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat yang diwakili Asisten II Setda Papua Barat, Abdul Latif, menyambut baik transformasi STIH Manokwari menjadi IIHTP. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat menyadari tantangan ke depan membutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu, perubahan ini kami sambut dengan sangat baik,” ujarnya.

Abdul Latif berharap IIHTP dapat terus meningkatkan mutu akademik dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi serta mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.

Ia juga mendorong IIHTP menjadi salah satu pusat pengembangan sumber daya manusia di Papua Barat sekaligus memperkuat kerja sama dengan pemerintah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjawab berbagai kebutuhan pembangunan di Papua Barat.