RRI. CO. ID, Manokwari - Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IIHTP) sekaligus Anggota DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyatakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya di Papua Barat. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuka peluang bagi mahasiswa untuk memahami persoalan keimigrasian secara lebih komprehensif, baik dari sisi akademik maupun praktik di lapangan.

Filep mengapresiasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dinilai tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian, tetapi juga aktif menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra dalam pengembangan pendidikan. Ia menilai keterlibatan dunia akademik penting untuk menyiapkan lulusan yang memiliki wawasan terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia.

"Kerja sama ini merupakan bentuk pemberdayaan perguruan tinggi. Kampus saat ini membutuhkan dukungan dari berbagai mitra agar proses pendidikan semakin kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun negara," ujarnya di Manokwari, Senin, 20 Juli 2026.

Ia menjelaskan, isu keimigrasian, termasuk pencegahan kejahatan transnasional, merupakan tantangan yang semakin berkembang di tingkat global. Karena itu, mahasiswa hukum dan bidang ilmu lainnya perlu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi keimigrasian sebagai garda terdepan dalam mengawasi lalu lintas orang serta melindungi kepentingan negara.

Berdasarkan pengalamannya melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia di sejumlah negara, Filep menilai peran Imigrasi sangat vital dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri sekaligus mengawasi masuk dan keluarnya warga negara asing dari wilayah Indonesia.

"Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori. Mereka juga perlu mengetahui praktik pelaksanaan tugas keimigrasian sehingga mampu memahami bagaimana negara melakukan pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional," katanya.

Menurut Filep, kerja sama tersebut akan menjadi referensi penting bagi dunia akademik dalam memperkaya kajian hukum, pemerintahan, dan kebijakan publik. Ia berharap sinergi antara perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal Imigrasi dapat terus diperluas melalui program pendidikan, penelitian, magang, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pada kesempatan itu, Filep juga menyampaikan perkembangan IIHTP yang telah bertransformasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua. Saat ini, IIHTP menyelenggarakan berbagai program studi, yakni Hukum, Ilmu Pemerintahan, Manajemen, Rekayasa, serta Program Magister Hukum.

Sebagai Anggota DPD RI sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Filep menegaskan dukungannya terhadap penguatan kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi. Ia berharap kerja sama tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Papua sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap kebijakan negara di bidang keimigrasian dan perlindungan kedaulatan nasional.