RRI.CO.ID, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini kosong akibat pejabat memasuki masa pensiun. Proses tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan saat ini terdapat sekitar 10 jabatan pimpinan OPD yang akan diprioritaskan untuk diisi. Beberapa di antaranya berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bappeda, jabatan Asisten II Setda, hingga staf ahli gubernur.

Menurutnya, sebelum lelang jabatan dilaksanakan, pemerintah daerah akan membentuk panitia seleksi dan mengusulkan pelaksanaannya kepada BKN melalui Kantor Regional XIV.

"Sekarang mungkin sudah sekitar 10 OPD yang dalam waktu dekat kita akan lakukan lelang. Nanti kita tetapkan panitia seleksi, kemudian diusulkan ke BKN melalui Kantor Regional. Kalau sudah disetujui, baru kita laksanakan lelang jabatan itu," kata Dominggus Mandacan.

Selain mengisi kekosongan jabatan, Gubernur juga menyinggung masih adanya tenaga honorer yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ia mengatakan apabila pemerintah pusat kembali membuka formasi, maka Pemprov Papua Barat siap mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai ketentuan.

Dominggus menjelaskan, formasi yang diberikan pemerintah pusat telah disertai perhitungan kemampuan anggaran, termasuk untuk gaji dan tunjangan pegawai. Karena itu, daerah dapat mengusulkan kebutuhan ASN apabila formasi kembali tersedia.

Ia menegaskan seluruh proses pengisian jabatan maupun pengangkatan ASN harus mengikuti mekanisme yang berlaku, baik melalui evaluasi kinerja, uji kompetensi, maupun seleksi terbuka. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan transparan.