Keterwakilan Perempuan di Legislatif Papua Barat Masih Rendah

RRI.Co.ID, Manokwari - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menilai keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih menjadi tantangan terbesar dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah. Kondisi tersebut tercermin dari masih lebarnya kesenjangan jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan berdasarkan data terbaru.

Statistisi Ahli Pertama BPS Provinsi Papua Barat, Rizqi Aditya Nur Hidayah, mengatakan salah satu indikator pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah persentase anggota legislatif perempuan yang menggambarkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Menurutnya, data menunjukkan anggota legislatif laki-laki di Papua Barat masih mendominasi dengan persentase mencapai 88,64 persen. Sementara itu, keterwakilan perempuan baru berada pada angka 11,36 persen.

"Capaian persentase anggota legislatif laki-laki mencapai 88,64 persen, sedangkan perempuan hanya 11,36 persen. Artinya, perbandingannya hampir sembilan banding satu sehingga perempuan masih belum banyak mendapat kepercayaan dalam pengambilan keputusan di daerah," ujar Rizqi saat diwawancarai RRI Manokwari, Kamis, 9 Juli 2026.

Ia menjelaskan, rendahnya keterwakilan perempuan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat ketimpangan gender di Papua Barat. Karena itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam ruang-ruang strategis dinilai perlu terus didorong.

Selain menjadi indikator statistik, data tersebut juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan memberikan ruang lebih luas bagi perempuan.

Rizqi menilai peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan perempuan, hingga kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan politik menjadi bagian penting untuk mengurangi kesenjangan gender di masa mendatang.

Ia berharap masyarakat semakin terbuka terhadap peran perempuan dalam pembangunan sehingga keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat terus meningkat dan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih setara di Papua Barat.