RRI.CO.ID, Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua Barat terus mendorong peningkatan kualitas perumusan kebijakan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar Policy Talk–Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang melibatkan para analis kebijakan dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, Senin, 22 Juni 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Papua Barat dan diikuti secara luring maupun daring itu menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat dan daerah. Mereka berasal dari Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, serta Pemerintah Provinsi Papua Barat yang membagikan pengalaman dan strategi dalam penyusunan kebijakan berbasis data.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum RI, Junarlis, menekankan bahwa analis kebijakan memiliki peran strategis dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang berkualitas harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor dan didukung oleh data yang akurat.

"Forum Komunikasi Kebijakan menjadi ruang yang penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan," ujarnya.

Dalam pemaparannya, Junarlis juga memperkenalkan pengembangan Legal Policy Hub, sebuah inisiatif yang diarahkan menjadi pusat integrasi informasi dan data kebijakan hukum secara nasional. Kehadiran platform tersebut diharapkan mampu memperkuat proses analisis sekaligus menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat, Edison Ompe, menilai kualitas kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur sipil negara. Ia menegaskan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis, analisis data, hingga pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan yang terus berkembang.

Dari sisi metodologi, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI, Widhi Noviatno, mengingatkan pentingnya memahami seluruh tahapan analisis kebijakan. Ia menjelaskan bahwa ketepatan dalam mengidentifikasi akar persoalan menjadi fondasi utama sebelum menyusun berbagai alternatif solusi yang mempertimbangkan aspek teknis, sosial, maupun ekonomi.

Melalui forum ini, para peserta memperoleh wawasan mengenai penyusunan policy brief sebagai instrumen penyampaian hasil analisis kebijakan kepada para pengambil keputusan. Kanwil Kemenkum Papua Barat berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi antarinstansi sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih responsif, berbasis bukti, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.