RRI.CO.ID, Manokwari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat mencatat masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian bersama.

Berdasarkan perkembangan fiskal regional, dukungan dana transfer dari APBN ke APBD di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 93,2 persen dari total pendapatan daerah. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) masih perlu terus ditingkatkan guna memperkuat kemandirian fiskal.

Selain itu, struktur belanja daerah juga menunjukkan bahwa porsi terbesar APBD masih digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 32,9 persen, disusul Belanja Pegawai sebesar 28,5 persen. Sementara itu, alokasi Belanja Modal yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik tercatat masih relatif rendah, yakni 15,4 persen.

Kepala Kanwil DJPb Papua Barat, Moch Abdul Kobir, mengatakan peningkatan kualitas belanja daerah menjadi aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Peningkatan belanja daerah perlu diiringi dengan penguatan belanja yang lebih produktif, khususnya melalui optimalisasi belanja modal. Dengan demikian, manfaat APBD dapat dirasakan lebih luas dalam mendukung pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Kobir.

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu terus memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja yang lebih efektif serta berorientasi pada hasil.

DJPb Papua Barat menilai sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Melalui penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas belanja, diharapkan pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.