RRI.CO.ID, Manokwari – Kinerja perekonomian regional Papua Barat dan Papua Barat Daya, pada Triwulan I 2026, menunjukkan kondisi yang tetap positif dan stabil. Di tengah berbagai tantangan global dan domestik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terus berperan sebagai instrumen utama, dalam menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi tersebut.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Moch Abdul Kobir, dalam konferensi persnya pada Kamis, 4 Juni 2026 mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi regional masih berada pada jalur yang baik meskipun tekanan inflasi perlu terus diwaspadai.

“Pertumbuhan ekonomi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Triwulan I 2026 tetap terjaga positif dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih bergerak dengan baik dan berbagai instrumen fiskal pemerintah mampu menjaga daya tahan ekonomi daerah,” ujar Kobir.

Dari sisi harga, inflasi tahunan (year-on-year) pada April 2026, di Papua Barat dan Papua Barat Daya tercatat berada di atas target nasional. Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di regional tersebut, sehingga memerlukan perhatian bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Sementara itu, indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Nilai Tukar Petani (NTP) di regional Papua Barat, pada April 2026 berada di atas angka 100, yang menandakan petani masih memperoleh surplus pendapatan, meskipun nilainya masih di bawah rata-rata nasional.

Untuk sektor perikanan, Papua Barat mencatat Nilai Tukar Nelayan (NTN) di atas 100 atau surplus pendapatan. Sebaliknya, Papua Barat Daya masih mengalami defisit dengan NTN sebesar 89,81.

Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus menunjukkan tren peningkatan. Bahkan Papua Barat Daya berhasil naik kategori dari tingkat “Sedang” menjadi “Tinggi”. Kondisi tersebut juga diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran yang pada tahun 2026 mencapai level terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi fiskal, hingga 30 April 2026 realisasi pendapatan negara di regional Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp693,5 miliar atau 25,1 persen dari target. Pendapatan tersebut didominasi penerimaan perpajakan sebesar Rp433,8 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp258,3 miliar.

Peningkatan penerimaan pajak didorong oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta penguatan pengawasan implementasi sistem core tax.

Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp6,9 triliun atau 29,7 persen dari pagu anggaran. Belanja tersebut didominasi oleh fungsi pelayanan umum, termasuk transfer ke daerah, yang menjadi instrumen penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

“APBN tetap menjalankan perannya sebagai shock absorber bagi perekonomian regional. Realisasi belanja negara yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga pelayanan publik, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah,” kata Kobir.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir April 2026 tercatat sebesar Rp4,7 triliun. Kanwil DJPb Papua Barat mencatat masih terdapat beberapa penyaluran yang menunggu pemenuhan persyaratan administrasi, di antaranya Dana Otonomi Khusus Tahap I untuk Kabupaten Tambrauw serta Dana Desa pada sejumlah pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pemerintah berharap percepatan pemenuhan syarat salur dapat segera dilakukan sehingga manfaat dana transfer dapat dirasakan masyarakat secara optimal dan mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.