RRI.CO.ID, Manokwari - Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna menjaga akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Forum Komunikasi Strategi dan Penguatan Rekrutmen serta Reaktivasi Peserta JKN yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Teknis Operasional (PTO) antara BPJS Kesehatan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi Papua Barat.

Asisten I Sekretaris Daerah Papua Barat, Syors Alberth O. Marani, pada Rabu 3 Juni 2026 mengatakan, bahwa pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini berkomitmen memperkuat sistem JKN di Papua Barat.

Menurutnya, Papua Barat patut berbangga karena sejak 2018 mampu mempertahankan cakupan kepesertaan JKN di atas 95 persen dari total penduduk. Bahkan, Papua Barat kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) pada 27 Januari 2026.

Namun demikian, berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta aktif JKN di Papua Barat per April 2026 mengalami penurunan menjadi 90,50 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penonaktifan sebagian peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagai dampak pemutakhiran data oleh pemerintah pusat.

Syors menegaskan, penurunan jumlah peserta aktif menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi kita agar masyarakat, khususnya Orang Asli Papua dan kelompok rentan, tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan yang merupakan hak dasar mereka,” ujarnya.

Melalui forum tersebut, Pemprov Papua Barat berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendorong rekrutmen serta reaktivasi peserta JKN, sehingga target cakupan kesehatan semesta dapat terus dipertahankan di Papua Barat.