RRI.CO.ID, Manokwari - BPJS Kesehatan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi Papua Barat menandatangani Perjanjian Teknis Operasional (PTO) untuk mendaftarkan tenaga relawan SPPG sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penandatanganan tersebut berlangsung di sela Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta menuju Universal Health Coverage (UHC) di Kantor Gubernur Papua Barat, pada Rabu 3 Juni 2026.

Kerja sama ini bertujuan memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi para relawan yang terlibat dalam pelayanan pemenuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat. Dengan terdaftarnya relawan dalam Program JKN, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas pelayanan secara optimal tanpa khawatir terhadap akses layanan kesehatan.

Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Sawal Sani Tarigan, mengatakan keberhasilan program pemenuhan gizi sangat bergantung pada kondisi kesehatan para tenaga yang terlibat di lapangan.

“Perlindungan jaminan kesehatan bagi tenaga relawan SPPG merupakan langkah strategis. Ini memastikan para relawan dapat menjalankan tugasnya dengan kondisi kesehatan yang terjamin,” kata Sawal Sani Tarigan.

Ia menegaskan, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan SPPG menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi para pelayan masyarakat, khususnya yang berperan dalam mendukung peningkatan status gizi masyarakat.

Menurut Sawal, kerja sama tersebut juga mencerminkan semangat gotong royong dalam mendukung keberlanjutan Program JKN. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk memperluas cakupan kepesertaan dan menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.

“Keberlangsungan Program JKN bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan badan usaha dan berbagai lembaga pelayanan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas,” ujarnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat sejumlah badan usaha di Papua Barat turut berpartisipasi melalui program donasi yang digunakan untuk membantu pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat yang membutuhkan. Langkah tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi dunia usaha dalam mendukung pencapaian Universal Health Coverage di Papua Barat.

Melalui kerja sama ini, BPJS Kesehatan berharap semakin banyak tenaga relawan yang memperoleh perlindungan kesehatan sehingga pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.