Inflasi Papua Barat Tertinggi Nasional, Angkutan Udara Jadi Pemicu Utama

RRI.CO.ID, Manokwari — Papua Barat tercatat sebagai Provinsi yang memiliki tingkat inflasi tertinggi di Indonesia pada April 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mencatat inflasi mencapai sekitar 2 persen setelah pada bulan-bulan sebelumnya mengalami kenaikan yang relatif rendah bahkan sempat terjadi deflasi.

Statistisi Ahli Muda BPS Provinsi Papua Barat, Putu Krishnanda Supriyatna, mengatakan lonjakan inflasi pada April menjadi perhatian karena angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Menurutnya, pada Februari 2026 Papua Barat mengalami deflasi, sementara pada Maret inflasi masih berada pada level rendah. Namun kondisi berubah signifikan pada April ketika kenaikan harga sejumlah komoditas mendorong inflasi hingga 2 persen.

Putu menjelaskan, dari ratusan komoditas yang dipantau, angkutan udara menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil mencapai 1,17 persen.

“Dari angka inflasi sekitar 2 persen tersebut, komoditas yang paling dominan adalah angkutan udara dengan kontribusi sebesar 1,17 persen. Ini menjadi penyumbang terbesar inflasi Papua Barat pada April 2026,” ujarnya saat diwawancarai RRI Manokwari pada Selasa, 2 Juni 2026.

Selain transportasi udara, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas pangan. Tomat memberikan andil sebesar 0,18 persen, diikuti ikan layang atau momar sebesar 0,14 persen dan ikan tuna sebesar 0,09 persen.

Sektor transportasi laut turut memengaruhi kenaikan indeks harga konsumen dengan kontribusi sebesar 0,07 persen. Kondisi tersebut menunjukkan biaya transportasi masih menjadi faktor dominan pembentuk inflasi di Papua Barat.

Menurut Putu, karakteristik Papua Barat yang masih bergantung pada pasokan barang dari luar daerah menyebabkan biaya distribusi memiliki pengaruh besar terhadap harga barang di tingkat konsumen.

BPS Provinsi Papua Barat berharap berbagai pihak dapat memperkuat sistem distribusi dan rantai pasok agar gejolak harga dapat dikendalikan sehingga inflasi tetap berada pada level yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.