RRI.CO.ID, Manokwari — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan swasta di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat meresmikan revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Manokwari di SMP-SMA Advent Manokwari pada Kamis, 28 Mei 2026.

Menurut Abdul Mu’ti, sekolah swasta memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa karena seluruh peserta didik, baik di sekolah negeri maupun swasta, merupakan anak-anak Indonesia yang harus mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

Ia menjelaskan, pemerintah tahun ini mengalokasikan sekitar 23 persen dana revitalisasi pendidikan untuk sekolah swasta. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah.

“Kami melihat secara realistis bahwa sekolah swasta juga membutuhkan dukungan pemerintah. Semua anak yang belajar, baik di negeri maupun swasta, adalah anak-anak Indonesia yang harus kita didik bersama,” ujarnya.

Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga menerapkan sistem penerimaan murid baru melalui empat jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Kebijakan itu diterapkan agar distribusi siswa lebih merata dan sekolah negeri tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan.

Abdul Mu’ti mengatakan, apabila kapasitas sekolah negeri telah terpenuhi, maka peserta didik diarahkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang tersedia di daerah masing-masing.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan memberikan dukungan anggaran kepada sekolah swasta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.

Menurutnya, pengembangan pendidikan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai bagian dari ekosistem nasional untuk menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045.

“Kami ingin membangun ekosistem pendidikan yang kuat dan inklusif. Negara hadir bukan hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta,” katanya.

Abdul Mu’ti berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan swasta dapat terus diperkuat demi pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua Barat.