RRI.CO.ID, Manokwari — Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK Papua Barat meminta pemerintah memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait pelaksanaan program pendidikan gratis. Kejelasan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak salah memahami konsep pembiayaan pendidikan di sekolah.

Permintaan itu disampaikan menyusul masih adanya berbagai kebutuhan operasional sekolah yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya di sekolah kejuruan yang memiliki kebutuhan praktik lebih besar dibanding sekolah umum.

Ketua MKKS SMK Papua Barat, Regina Wutoy, mengatakan istilah pendidikan gratis perlu diperjelas agar orang tua memahami batasan layanan yang dapat ditanggung pemerintah dan kebutuhan lain yang masih harus dipenuhi sekolah.

Menurut Regina, sekolah menengah kejuruan memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda karena siswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga menjalani praktik kerja lapangan dan kegiatan keterampilan yang membutuhkan biaya tambahan.

“Kalau mungkin yang digratiskan itu seragam atau kebutuhan tertentu, maka perlu dipertegas supaya masyarakat memahami bahwa tidak semua kebutuhan pendidikan ditanggung sepenuhnya,” ujarnya di Manokwari pada Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menjelaskan, dalam penerapan Kurikulum Merdeka, siswa SMK menjalani praktik kerja lapangan selama kurang lebih enam bulan. Kondisi itu membuat sekolah membutuhkan biaya tambahan untuk monitoring, transportasi guru pembimbing, hingga penyediaan bahan praktik yang sebagian berasal dari dunia industri.

Selain itu, penggunaan dana BOS juga dibatasi oleh aturan tertentu, termasuk mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah). Karena itu, tidak semua kebutuhan operasional dapat langsung dipenuhi menggunakan dana BOS reguler.

Regina menilai masih banyak orang tua yang menganggap program sekolah gratis berarti seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung pemerintah. Padahal, dalam praktiknya sekolah tetap membutuhkan dukungan pembiayaan agar proses belajar mengajar berjalan maksimal.

Sementara itu, Ketua MKKS SMA Papua Barat, Antonius Allo, berharap penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dapat dilakukan lebih cepat sehingga sekolah mampu memenuhi kebutuhan operasional sejak awal tahun ajaran baru.

Menurut Antonius, dana BOS reguler telah memiliki pembagian penggunaan yang jelas, mulai dari pembayaran guru honorer, alat tulis kantor, hingga kebutuhan operasional lainnya. Karena itu, Bosda diharapkan dapat membantu menutupi kebutuhan sekolah yang belum terakomodasi dalam BOS reguler. Ia juga menegaskan keterlambatan pencairan anggaran selama ini menjadi tantangan tersendiri karena dapat memengaruhi pembayaran guru honorer dan kelancaran kegiatan pembelajaran di sekolah.