RRI.CO.ID, Manokwari — Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kilogram yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang, hingga operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Melkias Warinussa mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait penyebab kelangkaan LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat.

Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebut adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon.

“Kelangkaan gas LPG ini sudah kami koordinasikan dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan situasi dunia saat ini dan jalur distribusi yang berubah, turut mempengaruhi pasokan LPG ke Papua Barat,” ujar Melkias.

Ia berharap distribusi LPG ke Papua Barat dapat kembali normal agar kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha tetap terpenuhi.

Sementara itu, pihak PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan LPG di wilayah Papua Barat tetap aman meski terjadi perubahan pola distribusi akibat kendala transportasi laut dan jalur suplai yang tidak reguler.

Sementara itu Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat, Ahmad Sofyan Halim menyebutkan bahwa perubahan pola distribusi dilakukan untuk menjaga kestabilan stok sekaligus mengendalikan harga LPG di sejumlah daerah, khususnya di Fakfak, Manokwari, dan Teluk Bintuni.

“Kita melakukan pengambilan keputusan untuk Fakfak tetap melakukan suplai langsung dari Surabaya agar stok di Fakfak tetap aman dan dari sisi harga masih bisa terkontrol,” ujar perwakilan Pertamina.

Untuk pola distribusi terbaru, tiga agen LPG di Papua Barat kini melakukan pengambilan pasokan melalui Ambon. Tiga agen tersebut terdiri dari dua agen di Manokwari dan satu agen di Teluk Bintuni.

“Kenapa tidak melalui Jayapura? Karena kapal reguler ke Jayapura jauh lebih sedikit dan biayanya jauh lebih tinggi. Kalau dilakukan penyewaan kapal, anggarannya bisa jauh lebih besar dibanding pola distribusi yang saat ini dijalankan,” kata pihak Pertamina.

Pertamina juga mengakui sempat terjadi kelangkaan LPG di beberapa wilayah Papua Barat dalam beberapa hari terakhir. Namun, upaya distribusi sebenarnya telah dilakukan sejak awal April dengan mengirimkan tabung LPG ke Ambon sebelum diteruskan ke Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap distribusi LPG dapat kembali stabil sehingga tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut.