Kelangkaan LPG 12 Kg di Papua Barat, Pemprov Koordinasi dengan Pertamina

RRI.CO.ID, Manokwari — Pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kilogram yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari, dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang, hingga operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Melkias Warinussa mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait penyebab kelangkaan gas LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat.

Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebut adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon.

“Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz, menurut hemat kami itu menyebabkan perubahan kebijakan distribusi. Dulu bisa langsung dari Surabaya, sekarang harus diambil dari Ambon, Wayame,” kata Melkias Warinussa.

Ia menjelaskan, perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan keterlambatan pasokan karena keterbatasan armada kapal. Akibatnya, kelangkaan LPG terjadi hampir selama satu bulan terakhir.

“Kelangkaan ini hampir satu bulan dan membuat kami risau. Dampaknya cukup besar, termasuk dapur-dapur SPPG yang kesulitan beroperasi karena menggunakan gas untuk memasak,” ujarnya.

Selain langka, harga LPG 12 kilogram di pasaran juga melonjak tajam hingga mencapai Rp600 ribu per tabung. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat pun menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina dan pihak terkait di salah satu hotel di Manokwari guna mencari solusi atas persoalan distribusi LPG tersebut.

Melkias menegaskan, Pemprov ingin memastikan alur distribusi LPG berjalan transparan agar tidak terjadi penimbunan menjelang agenda besar daerah, termasuk Pesparawi.

“Kita harus pastikan gas itu siapa yang memasukkan, lalu didistribusikan ke toko-toko mana. Distribusinya harus jelas dan diperketat. Jangan sampai muncul isu adanya penumpukan menjelang event besar seperti Pesparawi,” ucapnya.

Pemprov Papua Barat berharap hasil rapat koordinasi bersama Pertamina dapat segera menghadirkan solusi agar pasokan LPG kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.