RRI.CO.ID, Manokwari - Realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) di Papua Barat hingga awal Mei 2026 menunjukkan tren yang cukup positif pada sejumlah komponen utama. Meski demikian, beberapa pos anggaran masih memerlukan percepatan, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang belum terealisasi karena menunggu petunjuk teknis dan kelengkapan persyaratan.

Kepala KPPN Tipe A1 Manokwari, Arif Rahman mengatakan, kepada RRI pada bahwa, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan capaian yang cukup baik, khususnya dari sektor sumber daya alam.

“Untuk Dana Bagi Hasil, realisasinya cukup bagus terutama dari sektor SDA seperti minyak bumi, gas bumi, pertambangan umum, dan kehutanan. Ini menunjukkan kontribusi sektor unggulan daerah masih cukup kuat terhadap penerimaan daerah,” ujarnya Rabu, 13 Mei 2026.

Ia menjelaskan, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) juga menunjukkan perkembangan positif dengan capaian sebesar 27,3 persen. Sementara itu, dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pagu Rp920 miliar telah terealisasi Rp210 miliar atau sekitar 22 persen.

Namun demikian, Arif mengakui masih terdapat beberapa komponen yang realisasinya belum optimal, salah satunya DBH Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih berada di bawah 10 persen.

“DAK Fisik sampai saat ini memang belum ada realisasi karena masih menunggu juknis dan pemenuhan syarat dari pemerintah daerah. Kami berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan agar penyaluran bisa dipercepat,” katanya.

Pada sektor pendidikan, realisasi tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru PNS daerah khusus tercatat mencapai 23,7 persen. Sementara Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS daerah menunjukkan capaian cukup tinggi yakni 69,4 persen.

Selain itu, realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai 44,8 persen, sedangkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini terealisasi sebesar 32,8 persen.

Di sektor kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masih berada di angka 5,8 persen dan menjadi salah satu komponen yang perlu mendapat perhatian percepatan penyaluran.