Audit Keuangan Dimulai, Bupati Bintuni Instruksikan OPD Kooperatif Penuh

RRI.CO.ID, Bintuni- Komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah kembali ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui kesiapan menghadapi pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan Bupati Yohanis Manibuy dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuanag BPK yang berlangsung di Aula Dinas Perhubungan, Distrik Bintuni, Senin 4 Mei 2026.

Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dijadwalkan berlangsung sejak Februari hingga Maret 2026 dan berlanjut pasca penyerahan dokumen LKPD pada 28 April lalu.

Kepada wartawan bupati mengatakan, tahun ini Pemerintah teluk Bintuni terlambat melakukan entry meeting disebabkan adanya perbaikan laporan LKPD sebagai anudit BPK RI. Bupati berharap kepada seluruh perangkat daerah serta bendahara pengeluaran untuk koopertif dalam laporan keuangan ini.

Bendahara diharapkan dapat mengeluarkan semua dokumen yang diminta, fast respon memberikan data yang akurat, dan selalu ada di tempat sehingga pemeriksaan berjalan lancar dan laporan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

Terpisah dalam sambutannya sebelum membuka giat ini, Bupati menegaskan bahwa audit ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta integritas pengelolaan keuangan daerah. Proses ini juga mencakup penilaian menyeluruh terhadap kewajaran laporan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Menurutnya, hasil pemeriksaan menjadi tolok ukur penting dalam meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi penyimpangan. Selain itu, audit juga diharapkan mampu mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut bupati juga memerintahkan pimpinan OPD tetap berada di tempat tugas selama audit berlangsung, kecuali dalam kondisi mendesak dengan izin resmi. Komunikasi yang intensif juga ditekankan guna menghindari miskomunikasi dan memperlancar jalannya pemeriksaan.

Peran strategis turut diemban Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni sebagai koordinator dan pendamping utama. Inspektorat diminta memastikan kesiapan administrasi serta mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya, terutama terkait pengelolaan aset, pelaksanaan belanja, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pemerintah daerah memandang kehadiran tim BPK sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, bukan semata-mata untuk menemukan kekurangan. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola yang bersih, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Pemkab Teluk Bintuni menargetkan peningkatan kualitas laporan keuangan hingga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa substansi utama bukan hanya pada predikat, melainkan pada manfaat nyata dari setiap anggaran yang dikelola bagi masyarakat.