Dominggus Mandacan: Perencanaan Pembangunan Papua Barat Harus Berbasis Karakter

RRI.CO.ID, Manokwari – Dominggus Mandacan menutup secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kepala Bappeda Kabupaten se-Provinsi Papua Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Vitta Manokwari, Selasa 28 April 2026.

Rakornis yang digelar selama dua hari tersebut membahas sinkronisasi arah pembangunan daerah menuju tahun 2027, termasuk penguatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan di seluruh wilayah Papua Barat.

Dalam sambutannya, Dominggus Mandacan menegaskan bahwa pembangunan nasional tahun 2027 diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, produktivitas, dan pengembangan sektor industri. Meski demikian, menurutnya kebijakan nasional harus disesuaikan dengan kondisi riil daerah.

“Perencanaan pembangunan di Papua Barat harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah masing-masing daerah,” kata Dominggus.

Ia menilai percepatan pembangunan di daerah tertinggal masih menjadi tantangan utama, khususnya di wilayah Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan.

Gubernur juga menyoroti masih adanya sejumlah kabupaten yang belum menetapkan RPJMD serta belum maksimal dalam menyelaraskan rencana strategis daerah dengan indikator kinerja pembangunan. Kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi efektivitas proses perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Selain aspek perencanaan, Rakornis turut menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efektif di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pemerintah kabupaten diminta memprioritaskan program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Belanja daerah harus diarahkan lebih besar untuk pelayanan publik dan program prioritas masyarakat,” ujarnya.

Rakornis juga membahas penguatan tata kelola data pembangunan berbasis digital melalui optimalisasi penggunaan SIPD, SIPPP, SIKD, dan E-Dalev, termasuk peningkatan peran walidata daerah guna mendukung akurasi data pembangunan.

Selain itu, sejumlah isu strategis turut dibahas, seperti peningkatan konektivitas wilayah, penyelesaian program pembangunan yang belum tuntas, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga dukungan terhadap program Papua Barat Sehat, Cerdas, dan Produktif.

Dominggus mengatakan berbagai masukan dari pemerintah kabupaten akan menjadi bahan penting bagi pemerintah provinsi dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Papua Barat ke depan, terutama program yang berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Rakornis tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2027, penguatan sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.