RRI.CO.ID, MANOKWARI — Perkumpulan Nelayan Papua Barat (PNPB) menyampaikan keprihatinan atas menurunnya ketersediaan ikan di wilayah perairan Manokwari dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini berdampak pada turunnya hasil tangkapan nelayan serta kenaikan harga ikan di pasaran.

Ketua PNPB, Abraham Wanma, mengatakan situasi tersebut menjadi tantangan serius bagi nelayan tradisional yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap.

“Penurunan hasil tangkapan nelayan tidak hanya memengaruhi pendapatan, tetapi juga berdampak pada meningkatnya harga ikan di tingkat konsumen,” ujarnya.

PNPB menyoroti keterbatasan akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu persoalan utama. Dari sekitar 100 ton kuota BBM yang tersedia untuk kurang lebih 1.000 nelayan, hanya sekitar 10 persen yang dapat mengaksesnya secara langsung. Sementara 90 persen lainnya harus membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi melalui SPBU maupun pengecer.

Selain itu, aktivitas melaut juga mengalami penurunan signifikan. Saat ini hanya sekitar 40 persen nelayan yang masih melaut, sedangkan 60 persen lainnya terhambat oleh tingginya biaya operasional, kelangkaan BBM, kondisi cuaca ekstrem, serta menurunnya potensi lokasi penangkapan ikan.

PNPB juga menilai praktik penangkapan ikan yang belum ramah lingkungan turut mempercepat berkurangnya stok ikan. Di samping itu, penempatan rumpon oleh perusahaan di sekitar wilayah tangkap nelayan lokal dinilai semakin mempersempit ruang tangkap.

Akibat berbagai tekanan tersebut, nelayan harus menanggung peningkatan biaya operasional, mulai dari BBM, logistik, hingga perlengkapan alat tangkap. Kondisi ini mendorong penyesuaian harga jual hasil tangkapan kepada pengumpul yang berdampak pada kenaikan harga ikan di pasar.

PNPB mengingatkan bahwa situasi ini tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat pesisir serta ketahanan pangan daerah, mengingat ikan merupakan sumber protein utama bagi masyarakat.

Sehubungan dengan itu, PNPB mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain menjamin distribusi BBM yang merata dan terjangkau, menertibkan praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan, serta mengatur penempatan rumpon agar tidak merugikan nelayan lokal.

Selain itu, diperlukan program pendampingan seperti pelatihan teknik penangkapan berkelanjutan, peningkatan akses teknologi perikanan, serta dukungan permodalan guna memperkuat ketahanan ekonomi nelayan.

“Kami berharap adanya kolaborasi nyata dan berkelanjutan, sehingga sumber daya laut tetap terjaga, nelayan dapat hidup sejahtera, dan masyarakat tetap memperoleh ikan dengan harga terjangkau,” Ucap Abraham Wanma.