RRI.CO.ID, Manokwari — Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi antar pemerintah daerah dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Bupati se-Papua Barat yang digelar di Manokwari pada Kamis 16 April 2026.

Dalam arahannya, Gubernur menyoroti sejumlah isu strategis di bidang pemerintahan yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari penataan daerah, penyelesaian batas wilayah, hingga peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Program prioritas yang sedang kita hadapi dan laksanakan bersama ini menjadi penting untuk kita cermati, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi, koordinasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,” ujar Dominggus Mandacan.

Terkait penataan daerah, Gubernur mengungkapkan bahwa saat ini terdapat ratusan usulan pemekaran kampung persiapan serta belasan usulan pemekaran kabupaten/kota di Papua Barat. Seluruh usulan tersebut, kata dia, terus diproses melalui koordinasi dengan pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, penyelesaian batas wilayah antar daerah juga menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Beberapa wilayah yang masih belum tuntas di antaranya batas Kabupaten Manokwari Selatan dengan Teluk Wondama, Teluk Bintuni dengan Fakfak, serta Manokwari dengan Tambrauw di Provinsi Papua Barat Daya.

Gubernur juga mengapresiasi keberhasilan penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Fakfak dan Kaimana sebagai contoh komitmen dalam menciptakan kepastian administrasi wilayah.

Dalam kesempatan itu, Dominggus Mandacan turut menekankan pentingnya peran para bupati dalam meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dinilai masih rendah di sejumlah daerah.

“Saya menekankan agar para bupati terus memantau dan meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal, karena hal ini sangat penting untuk memastikan terpenuhinya layanan dasar kepada masyarakat secara optimal dan merata,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat, lanjut Gubernur, siap memberikan dukungan melalui pembinaan dan pelatihan kepada pemerintah kabupaten, termasuk dalam penyusunan laporan pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan sistem Kementerian Dalam Negeri.

Di sisi lain, para bupati juga diminta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah guna memastikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Melalui Raker ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil demi kesejahteraan masyarakat Papua Barat.