Gubernur Papua Barat Tekankan Pemerataan Pembangunan saat Buka Raker Bupati

RRI.CO.ID, Manokwari — Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan sebagai fokus utama pemerintah daerah, saat membuka Rapat Kerja (Raker) Bupati se-Papua Barat pada Kamis 16 April 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antarwilayah, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, maupun peluang ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras dan sinergi seluruh jajaran pemerintah.

“Pemerataan pembangunan menjadi fokus utama kita saat ini. Kita menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan antar wilayah, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, maupun peluang ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersama dari seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Gubernur.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kita mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, membuka akses terhadap pelayanan dasar, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat kerja ini bertujuan sebagai forum koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan guna mempercepat pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Raker tersebut juga memiliki sejumlah tujuan strategis, di antaranya menindaklanjuti hasil pertemuan gubernur dengan kementerian terkait, meningkatkan sinergitas program lintas sektor, serta mengidentifikasi berbagai tantangan pembangunan di daerah.

Selain itu, forum ini juga membahas langkah-langkah strategis penguatan ekonomi daerah, termasuk menghimpun masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasi) bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP), serta penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) terkait basis data tunggal OAP.

Melalui rapat kerja ini, diharapkan tercipta keselarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sekaligus mendorong percepatan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.