RRI.CO.ID, Manokwari - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo meresmikan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat melalui daring pada Sabtu, 18 April 2026.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya operasional fasilitas tersebut.

Turut hadir dalam peresmian tersebut, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, serta Bupati Manokwari Hermus Indou.

Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, menyampaikan bahwa pembangunan kantor dan rumah dinas yang terintegrasi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi model pengembangan fasilitas serupa di daerah lain.

“Kantor dan rumah dinas ini merupakan yang pertama di Indonesia dan akan menjadi percontohan bagi wilayah lain,” ujar Aida.

Menurutnya, fasilitas ini dirancang sebagai pusat transformasi kerja dengan memadukan lingkungan kerja modern dan hunian yang mendukung produktivitas pegawai. Selain itu, pembangunan juga mengedepankan prinsip ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan.

Aida menambahkan, kehadiran gedung tersebut mencerminkan sinergi berbagai pihak dalam memperkuat peran BI di daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika dan tantangan ekonomi di wilayah Papua.

“Ini merupakan bukti nyata komitmen Bank Indonesia dalam menghadirkan standar terbaik guna mendukung pelaksanaan tugas di daerah,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menilai peresmian gedung ini tidak hanya sebagai pembangunan infrastruktur, tetapi juga simbol penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia.

“Kami mengapresiasi kehadiran Bank Indonesia yang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keseimbangan lingkungan, budaya, dan masyarakat setempat,” ujarnya.

Secara fungsional, kompleks gedung ini akan menjadi pusat koordinasi kebijakan strategis di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kehadirannya diharapkan memperkuat peran BI dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperluas digitalisasi sistem pembayaran berbasis QRIS, serta memastikan distribusi uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah terpencil melalui Pengelolaan Uang Rupiah (PUR).

Selain itu, fasilitas ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih kompetitif dan berdaya saing.

Kegiatan peresmian turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat dan Papua Barat Daya, pimpinan instansi vertikal, perbankan, akademisi, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat dan adat.