RRI.CO.ID, Manokwari - Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) dinilai memiliki peran strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan di Papua Barat antara pemerintah pusat dan daerah. Forum ini menjadi sarana penting untuk memastikan program yang dirancang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Irene Manibuy pada Kamis, 16 April 2026.
Ia menegaskan Musrenbang Otsus bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan ruang konsolidasi perencanaan pembangunan yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan.
Ia menekankan, pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten memiliki tanggung jawab memastikan proses perencanaan dilakukan secara sistematis, terukur, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Melalui Musrenbang Otsus, perencanaan program harus tersusun secara terpadu dari kabupaten hingga provinsi, sehingga arah pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terus mendorong penguatan tata kelola dana Otonomi Khusus, terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Pemanfaatan sistem digital, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), juga dinilai penting untuk mendukung integrasi perencanaan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Dalam kesempatan itu, Irene turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dinilai telah lebih awal menyelesaikan tahapan perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut mencerminkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan program Otsus secara tertib.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan utama saat ini berada pada tahap pelaksanaan program di lapangan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk mempercepat realisasi kegiatan agar penyerapan anggaran dapat berjalan optimal.
“Perencanaan sudah berjalan baik, namun pelaksanaan di lapangan harus segera dipercepat agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Irene.
Selain itu, pemerintah kabupaten juga diimbau segera melaksanakan Musrenbang Otsus di wilayah masing-masing sebagai dasar penyusunan program di tingkat provinsi. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Dengan optimalisasi peran Musrenbang Otsus, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Papua Barat dapat berlangsung lebih efektif, terarah, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....