RRI.CO.ID, Manokwari – Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan tidak adanya praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang lebih transparan dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Bupati Manokwari, Hermus Indouw, S.I.P., M.H., menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menuntaskan pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), sehingga siswa tidak lagi dibebani biaya tambahan dalam proses belajar mengajar.

“Pemerintah kabupaten Manokwari memastikan untuk tidak ada pungli di sekolah lagi, semua biaya pendidikan SPP kita tuntaskan, semua guru-guru honorer kita bebankan kepada BOSDA Manokwari, yang kita hitung per kepala, setiap siswa kita bayar dan uang itu kita salurkan ke sekolah yang menggunakan uang itu untuk membiayai semua program yang ada di sekolah termasuk sekolah swasta dan negeri,” kata Hermus.

Ia menjelaskan, melalui skema tersebut, pembiayaan guru honorer dialokasikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA Manokwari. Sistem pendanaan dilakukan berdasarkan jumlah siswa di setiap sekolah.

Dana yang disalurkan tersebut, lanjutnya, digunakan untuk mendukung berbagai program pendidikan di sekolah, baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kesetaraan dalam akses pendidikan di Kabupaten Manokwari.

Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan, termasuk praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat.

Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Manokwari berharap beban orang tua dapat berkurang dan kualitas pendidikan semakin meningkat, seiring dengan terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil dan transparan.