Ekonomi Papua Barat Tumbuh, Tantangan Kemiskinan Masih Tinggi

RRI.CO.ID, Manokwari — Kinerja perekonomian di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Namun demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan utama, terutama dalam menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta memperluas penciptaan lapangan kerja. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Moch Abdul Kobir, pada Selasa, 17 Maret 2026.

Kepada sejumlah awak media dirinya menyampaikan, bahwa pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah ini tetap terjaga dengan capaian yang cukup solid secara tahunan (year-on-year).

“Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tercatat sekitar 4,73 persen, sementara Papua Barat Daya berada di kisaran 4,09 persen. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di kawasan ini tetap bergerak positif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, struktur ekonomi di wilayah Papua Barat masih didominasi oleh tiga sektor utama, yakni industri pengolahan, pertanian, dan konstruksi. Ketiga sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Laju inflasi berhasil dikendalikan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, nilai tukar petani dan nelayan juga mengalami perkembangan yang baik, sebagai indikasi meningkatnya pendapatan pada sektor produktif.

Moch Abdul Kobir menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan penting dalam menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

“APBN menjadi instrumen penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan guna menjawab berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi.

Ke depan, diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat untuk menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta membuka lebih banyak lapangan kerja, agar pertumbuhan yang ada benar-benar berkualitas dan inklusif.