RRI.CO.ID, Manokwari – Hery GN Saflembolo kembali dipercaya memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Barat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas. Penunjukan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Senin, 16 Maret 2026.

Penyerahan SK berlangsung di Gedung PKK Papua Barat, bersamaan dengan pelantikan 33 pejabat yang terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dalam arahannya, Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan bahwa penunjukan Plt Kepala Dinas PUPR merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur yang menjadi prioritas daerah.

“Penunjukan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja Dinas PUPR dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, sektor infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan yang solid dan responsif sangat dibutuhkan agar program-program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Selain itu, gubernur juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik maupun yang menerima penugasan baru untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, serta komitmen dalam menjalankan tugas.

“Bekerja dan berkarya lebih baik lagi dengan menjaga integritas, profesionalisme, dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat,” tambahnya.

Kembalinya Hery Saflembolo di pucuk pimpinan Dinas PUPR diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya yang menunjang konektivitas dan pelayanan dasar di Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimistis, dengan sinergi antarperangkat daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dapat terus ditingkatkan guna mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.