RRI.CO.ID, Manokwari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir bersama jajaran pimpinan mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum periode B02 Tahun 2026 yang digelar secara daring, Senin, 9 Maret 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi.

Dalam kegiatan itu, Sahata didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Adel Chandra, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Muhayan, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat.

Pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja dilakukan secara hybrid, dengan pusat kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Soepomo Kementerian Hukum Republik Indonesia di Jakarta. Sementara itu, seluruh jajaran kementerian di berbagai daerah mengikuti kegiatan tersebut secara virtual melalui Zoom Meeting.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam arahannya menekankan pentingnya kegiatan analisa dan evaluasi kinerja sebagai sarana untuk mendorong percepatan pelaksanaan program kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan di setiap unit kerja berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

“Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk terus melakukan evaluasi kinerja sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Marlen.

Sejumlah isu strategis turut menjadi fokus pembahasan, di antaranya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Rapat juga menyoroti penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta penerapan Manajemen Risiko guna meningkatkan sistem pengawasan internal.

Selain itu, peserta rapat turut membahas berbagai agenda penting lainnya seperti prioritas nasional Kementerian Hukum Tahun 2026, capaian realisasi anggaran dan penyerapan belanja, hingga pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat juga menjadi bagian dari pembahasan dalam kegiatan tersebut.