RRI.CO.ID, Manokwari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir bersama sejumlah instansi vertikal menandatangani perjanjian penggunaan aset secara bersama, Kamis, 26 Februari 2026.Kesepakatan tersebut melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Penandatanganan dokumen kerja sama itu dilaksanakan di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah dan menjadi bagian dari langkah penyesuaian kelembagaan. Perubahan ini menyusul restrukturisasi kementerian yang sebelumnya berada dalam satu payung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kini berdiri dengan struktur terpisah.

Dengan adanya pemisahan nomenklatur tersebut, masing-masing satuan kerja perlu melakukan penataan kembali dari sisi administrasi, termasuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Karena itu, kesepakatan penggunaan aset bersama dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

"Penyesuaian ini juga bertujuan memastikan seluruh aset negara yang digunakan tetap tercatat dan terkelola secara tertib. Selain itu, kepastian hukum atas pemanfaatan barang milik negara menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," kata Sahata.

Melalui perjanjian tersebut, setiap instansi memiliki pedoman yang jelas dalam menggunakan dan memelihara fasilitas yang ada. Hal ini sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di wilayah Papua Barat.

Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan barang milik negara menjadi komitmen bersama seluruh pihak yang terlibat.

Dengan adanya kesepakatan ini, sinergi antarinstansi vertikal di Papua Barat diharapkan semakin solid. Kolaborasi yang terbangun tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga mendukung pelayanan publik yang lebih optimal di daerah.