Ramadan Jadi Momentum Kolaborasi Lintas Sektor

  • 02 Mar 2026 10:18 WIB
  •  Manokwari

RRI.CO.ID, Manokwari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Muhayan, menghadiri kegiatan Safari Ramadan dan buka puasa bersama Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat, 27 Februari 2026. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Teluk Bintuni, Jolo Lingara.

Agenda yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIT itu berlangsung di Masjid Al Jamiah Bintuni. Sejumlah unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah turut hadir memeriahkan kegiatan yang berlangsung penuh kebersamaan tersebut.

"Safari Ramadan ini menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan instansi vertikal di daerah. Momentum kebersamaan dalam suasana Ramadan dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi serta membangun sinergi yang lebih solid," jelas Sahata.

Kehadiran jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen untuk terus menjalin kedekatan dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Selain sebagai bentuk silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi ruang memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, para pemimpin daerah dan perwakilan instansi berbaur bersama masyarakat. Kebersamaan tersebut dinilai penting dalam menjaga keharmonisan serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Partisipasi aktif Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat dalam Safari Ramadan juga menjadi wujud dukungan terhadap program pemerintah daerah dalam membangun kehidupan sosial dan keagamaan yang harmonis. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu mendorong kerja sama yang lebih luas di berbagai bidang.

Melalui momentum ini, diharapkan hubungan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi vertikal semakin erat. Kolaborasi yang kuat diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik, termasuk pelayanan hukum yang inklusif dan responsif bagi masyarakat Papua Barat.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....