RRI.CO.ID, Manokwari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Papua Barat mencatat penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) Otonomi Khusus Tahap I tahun anggaran 2026 telah direalisasikan kepada tiga pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kepala Kanwil DJPb Papua Barat, Moch Abdul Kobir, menyebutkan penyaluran tahap pertama tersebut merupakan 30 persen dari total pagu anggaran tahun 2026. Adapun rincian penyaluran Tahap I (30 persen pagu) meliputi Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp19.048.000.000, Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp84.618.000.000, serta Kota Sorong sebesar Rp34.768.000.000.

“Penyaluran Tahap I ini sudah kami realisasikan sebesar 30 persen dari pagu masing-masing daerah. Untuk tiga daerah tersebut totalnya mencapai lebih dari Rp138 miliar,” ujar Kobir, Rabu, 25 Februari 2026.

Ia menjelaskan, penyaluran untuk daerah lainnya masih dalam proses karena menunggu pemenuhan persyaratan administrasi yang diwajibkan pemerintah pusat. Beberapa dokumen yang harus dipenuhi antara lain laporan tahunan pelaksanaan TKD Otonomi Khusus tahun anggaran 2025 serta hasil validasi integrasi RAPBD yang telah disesuaikan dengan APBD.

“Kecepatan penyaluran sangat bergantung pada kelengkapan administrasi dan ketepatan waktu pemerintah daerah dalam menetapkan APBD. Kami mendorong agar seluruh persyaratan segera dipenuhi supaya dana dapat segera disalurkan,” tegasnya.

Menurut Kobir, percepatan penyaluran juga dipengaruhi oleh proses internal di masing-masing daerah, mulai dari finalisasi KUA-PPAS, penyusunan rancangan APBD, evaluasi RAPBD, hingga proses pembahasan dan persetujuan bersama DPRD.

Kanwil DJPb Papua Barat menargetkan penyaluran Dana Otsus Tahap I ini dapat rampung seluruhnya paling lambat pada April 2026, sehingga pelaksanaan program prioritas di daerah dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.