RRI.CO.ID, Manokwari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, menghadiri kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Miftahurrahmah, Kota Sorong, Selasa, 24 Februari 2026.

Acara diawali dengan sambutan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan selama bulan suci Ramadan. Momentum Safari Ramadan ini juga menjadi ruang memperkuat nilai-nilai keagamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang diikuti unsur pemerintah daerah, tokoh agama, serta masyarakat sekitar. Suasana kebersamaan tampak hangat saat seluruh peserta berbagi hidangan berbuka dalam nuansa kekeluargaan.

Usai berbuka, Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, memimpin pelaksanaan sholat tarawih berjamaah. Ibadah tersebut turut diikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Adelchandra, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Achmad Djunaidi, serta warga sekitar masjid.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Papua Barat dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi dengan pemerintah provinsi dan para tokoh agama. Kebersamaan di bulan Ramadan dinilai sebagai momen strategis untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas lembaga.

Selain sebagai agenda keagamaan, Safari Ramadan juga menjadi wadah membangun hubungan kelembagaan yang harmonis antara Kanwil Kemenkum Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Sinergi ini diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap kebersamaan ini semakin memperkokoh kolaborasi kita dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses dan merata bagi seluruh masyarakat.”

Sahata Marlen Situngkir menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah demi mewujudkan pelayanan hukum yang semakin responsif bagi masyarakat Papua Barat Daya.