RRI.CO.ID, Manokwari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, memimpin rapat persiapan sekaligus pemaparan program kerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di Kota Sorong. Pertemuan tersebut digelar di ruang kerja Hotel City Ayla, Senin, 23 Februari 2026.

Rapat dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Adelchandra, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Muhayan, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Achmad Djunaidi, serta para pejabat fungsional di lingkungan kanwil. Kehadiran seluruh unsur pimpinan ini untuk memastikan kesiapan program berjalan sesuai rencana.

Dalam arahannya, Sahata menekankan pentingnya penyelarasan program kerja dengan target kinerja, kebijakan nasional, serta arahan Menteri Hukum.

"Pelaksanaan tugas di daerah harus dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ucapnya.

Sejumlah agenda strategis turut dibahas dalam rapat tersebut. Di antaranya rencana koordinasi dengan dinas terkait sebagai mitra pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya, identifikasi berbagai kendala di lapangan, serta percepatan capaian program pada sektor Pelayanan Hukum dan Kekayaan Intelektual.

Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya pendampingan bagi tenaga legal dalam penyusunan serta pelaporan kegiatan. Langkah ini diperlukan agar setiap program yang dijalankan memenuhi standar akuntabilitas serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Adelchandra dan Muhayan dalam kesempatan tersebut memaparkan rencana program prioritas, termasuk strategi memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu memastikan implementasi kebijakan berjalan lebih efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari hasil pertemuan, seluruh peserta sepakat memperkuat koordinasi dan evaluasi antar pimpinan serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Melalui persiapan yang matang dan terstruktur, Kanwil Kemenkum Papua Barat berkomitmen menghadirkan layanan hukum yang semakin mudah diakses dan berdampak bagi pembangunan hukum di Papua Barat dan Papua Barat Daya.