RRI.CO.ID, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) tidak sekadar seremoni, tetapi menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pegunungan tersebut.

Berbagai program telah disiapkan, mulai dari pelayanan pengobatan gratis, pemberian makanan tambahan dan susu bagi anak, bantuan sosial, hingga pembangunan rumah layak huni bagi keluarga setempat.

Asisten II Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, saat mewakili Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam rapat pemantapan di Manokwari, Jumat 20 Februari 2026.

“Yang jelas saya ingatkan, sasaran kegiatan ini adalah masyarakat harus mendapatkan manfaat,” tegas Melkias.

Ia menekankan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyelaraskan program APBD 2026 dengan agenda PKK di Pegaf, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya keluarga di wilayah terpencil. Menurutnya, 10 program pokok PKK memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai sektor pemerintahan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, hingga sektor kehutanan dan perikanan.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Papua Barat, Juliana A. Mandacan, menjelaskan pelaksanaan HKG PKK di Pegaf dirancang adaptif terhadap kondisi geografis daerah. Fokus kegiatan diarahkan pada intervensi langsung di sektor kesehatan, sosial, dan pendidikan.

“Sejumlah program yang direncanakan meliputi pelayanan pengobatan gratis, pemberian makanan tambahan dan susu bagi anak, bantuan sosial, edukasi perlindungan anak, sosialisasi administrasi kependudukan, hingga penyediaan sudut baca bagi pelajar,” jelas Juliana.

Selain itu, sektor ekonomi dan ketahanan pangan juga menjadi prioritas melalui pemanfaatan komoditas lokal. TP-PKK akan menginisiasi penanaman bibit umbi-umbian, sayuran, dan buah, serta demonstrasi pengolahan pangan lokal.

Momentum HKG PKK ke-54 di Pegaf dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang, sebelum puncak peringatan nasional digelar di Makassar pada Juli 2026. Pemerintah berharap integrasi program lintas sektor ini mampu memperkuat pemberdayaan keluarga hingga menjangkau wilayah pelosok Papua Barat.