KBRN, Manokwari : Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, bersama jajaran pemerintah provinsi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi VII DPR RI pada 13 November 2025 lalu di Jakarta.
Ia mengatakan pertemuan ini secara khusus membahas aktivitas pertambangan emas di Papua Barat serta perkembangan realisasi Participating Interest (PI) 10% dari perusahaan LNG Tangguh.
Dalam rapat tersebut, Gubernur menjelaskan, bahwa seluruh tambang emas yang beroperasi di wilayah Papua Barat, termasuk di kabupaten-kabupaten, menjadi sorotan utama. Selain itu, keberadaan perusahaan energi seperti BP dan Genting Oil di Kabupaten Teluk Bintuni juga menjadi bagian dari agenda pembahasan, terutama terkait pemenuhan skema PI 10%.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi Papua Barat, meminta dukungan politik baik dari Presiden Republik Indonesia, maupun dari Komisi VII DPR RI, agar realisasi PI 10% ini dapat dipercepat, dan dituntaskan oleh BP LNG Tangguh.
“Ini yang kami dorong. Dengan kesepakatan bersama saat hearing, disepakati bahwa realisasi PI 10% ditargetkan tuntas pada triwulan atau kuartal pertama tahun 2026,” ujarnya Kamis, (20/11/2025).
RDP tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian ESDM, termasuk Dirjen Migas, Kepala SKK Migas, manajemen BP dan LNG Tangguh, serta anggota DPR RI asal Papua Barat. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini, dinilai penting untuk memastikan proses penyelesaian PI 10% dapat berjalan sesuai komitmen.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....