Pemerintah Provinsi Papua Barat Dorong Penertiban Tambang Ilegal

KBRN, Manokwari: Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, menyatakan bahwa pemerintah provinsi tengah mendorong penanganan serius terhadap aktivitas penambangan ilegal yang semakin marak dan merusak lingkungan di wilayah tersebut. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri penutupan Musrenbang RKPD Papua Barat 2026, Selasa (20/5/2025).

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu, bersama Gubernur dan Sekda bertemu dengan Menteri ESDM. Salah satu yang permintaan yang disampaikan adalah pelimpahan kewenangan, karena Papua Barat adalah daerah otonomi khusus.

Menurutnya, aktivitas tambang ilegal yang tidak terkontrol telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun untuk melegalkan aktivitas tersebut pun terkendala regulasi karena kawasan itu merupakan cagar alam.

“Mungkin kita mulai dari upaya alih fungsi kawasan. Tapi yang lebih penting adalah penanganan bersama. Setelah Gubernur kembali ke daerah, kami akan menggelar rapat bersama Forkopimda, Kapolda, Pangdam, Kajati dan pihak lainnya,” ujarnya.

Langkah tersebut, kata Lakotani, bertujuan untuk menyusun strategi bersama dalam mencegah dan menghentikan aktivitas tambang ilegal yang merugikan banyak pihak.

"Penertiban harus segera dilakukan, tapi tentu harus dikomunikasikan dengan semua pihak agar berjalan efektif,” ucapnya.