RRI.CO.ID, Manokwari – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang digelar di Manokwari sebagai upaya menstabilkan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Ketua Tim Statistik Harga BPS Papua Barat, Putu Krishnanda, Kamis, 19 Februari 2026 mengatakan kegiatan pasar murah yang diinisiasi Bank Indonesia tersebut membantu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.

“Kami berterima kasih kepada Bank Indonesia yang telah menyelenggarakan pasar murah secara teratur. Ini membantu TPID menstabilkan harga, apalagi menjelang Lebaran biasanya ada kecenderungan kenaikan harga,” ujar Putu.

Ia menjelaskan, BPS sebagai penyedia data terus memantau perkembangan inflasi dan pergerakan harga di Papua Barat, termasuk di Manokwari. Menurutnya, stabilitas harga sangat penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“BPS memotret bagaimana inflasi dan naik turunnya harga. Kami berharap kegiatan ini berdampak positif sehingga ekonomi Papua Barat lebih stabil dan masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhannya,” katanya.

Selain mendukung Gerakan Pangan Murah, BPS juga mensosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Putu menyampaikan, sensus tersebut bertujuan mengumpulkan data menyeluruh terkait kondisi usaha dan perekonomian masyarakat sebagai dasar perencanaan pembangunan.

“Untuk menciptakan Papua Barat yang lebih sejahtera, dibutuhkan data akurat. Pada Mei sampai Juli nanti, petugas kami akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha untuk pendataan,” jelasnya.

Ia menegaskan, seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. BPS tidak akan mempublikasikan data pribadi responden.

Putu juga mengingatkan pentingnya kejujuran dalam memberikan informasi, terutama terkait pendapatan usaha. Menurutnya, data yang tidak sesuai kondisi riil dapat berdampak pada persepsi investor terhadap iklim ekonomi daerah.

“Kalau data pendapatan usaha diisi lebih rendah dari kondisi sebenarnya, nanti saat dirilis terlihat ekonomi tidak berkembang. Investor bisa berpikir dua kali untuk masuk, dan akhirnya yang terdampak adalah masyarakat sendiri,” ungkapnya.

Karena itu, ia mengajak masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan jawaban secara jujur demi kepentingan bersama.

“Data yang akurat akan kembali kepada kita sebagai masyarakat. Kami juga bagian dari masyarakat Papua Barat dan ingin daerah ini semakin maju,” tutup Putu.