KBRN, MANOKWARI : Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew mendesak negara melalui fungsi yang berkewenangan untuk melakukan tindakan tegas terhadap aktifitas tambang emas illegal yang ada di sejumlah wilayah di Provinsi Papua Barat.

Hal ini dikatakan Cheroline setelah mendapati bahwa ternyata aktifitas tambang emas illegal yang terjadi di Papua Barat, tidak masuk dalam data kementerian.

"Saya tidak tahu mekanisme pendataannya seperti apa, atau mungkin tidak dilaporkan. Karena pada saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama kementerian terkait, ternyata Papua Barat tidak ada dalam daftar penambangan emas illegal 2020-2023. Padahal kita tahu disini (Papua Barat) ada aktifitas tambang emas illegal," ungkap Cheroline di Manokwari, Selasa (3/12/2024).

Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, Cheroline mendesak negara melalui pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk hadir melakukan penertiban tergadap aktifitas illegal tersebut.

"Negara harus hadir untuk tertibkan tambang emas illegal di sini. Aktifitas ini sangat merugikan negara," tegasnya.

Pasalnya lanjut Cheroline, tidak akan pernah ada asas manfaat dari keberadaan aktifitas illegal. Disisi lain, dampak yang terjadi akibat keberadaan aktifitas illegal itu justru mengakibatkan kerugian bagi negara.

"Banjir yang terjadi di Wariori mengakibatkan rusaknya jembatan nasional. Siapa yang rugi ? kan negara," tuturnya, sembari kembali menegaskan bahwa negara perlu hadir mengatasi aktifitas illegal tersebut.

Catatan media ini, aktifitas penambangan illegal yang terjadi Wasirawi di Distrik Masni, Kali Kasih dan Kaironi di Distrik Sidey masih terus berlangsung. Baru baru ini, sumber media ini menyebut bahwa sejumlah penambang turun meninggalkan lokasi karena adanya pemberitahuan penertiban. Meski begitu, ada penambang emas illegal yang dilaporkan masih melakukan aktifitas.