KBRN,Manokwari:Pertumbuhan Ekonomi Indonesia cukup menjanjikan serta melanjutkan tren positif yang telah dicapai sepanjang tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,05 persen (yoy).

Memasuki awal 2024 realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga 31 Maret 2024 tercatat Rp 620,01 triliun atau telah mencapai 22,1 persen dari target APBN 2024 sementara realisasi Belanja Negara Rp611,19 triliun atau 18,4 persen.

Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, Kondisi ekonomi pada tataran Regional Papua Barat (Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya) menunjukkan hal yang serupa yang ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut: PDRB tahun 2024 tumbuh sebesar 5,89 persen (yoy); inflasi Papua Barat pada bulan Maret 2024 mencapai 4,71 persen (yoy) dan Papua Barat Daya mencapai 1,42 persen (yoy).

Pada Maret 2024 tingkat inflasi Provinsi Papua Barat sebesar 0,50 persen (mtm) atau 4,71 persen (yoy) dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,42 persen (mtm) atau 0,27 persen (yoy). Laju inflasi di provinsi Papua Barat akibat adanya kenaikan harga, oleh peningkatan indeks pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama komoditas tomat, beras , kangkung, ikan ekor kuning dan ikan layang.

Begitu juga pada provinsi Papua Barat Daya, laju inflasi akibat peningkatan pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan komoditas bawang merah, tomat, bawang putih, sigaret kretek mesin dan ikan layang. Selain itu secara tahunan kelompok pengeluaran transportasi angkutan udara juga cukup mempengaruhi laju inflasi pada bulan Maret 2024.

Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat sampai dengan bulan Maret 2024, mencapai 14,07 persen dari target yang di tetapkan sebesar Rp498,87 miliar. Realisasi pendapatan terbesar berasal dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp381,18 miliar dengan kontribusi terbesar yaitu PPh Non Migas mencapai Rp228,01 miliar disusul oleh penerimaan PPN dan PPnBM yang mencapai Rp147,39 miliar.

Dari lima sektor kontribusi terbesar, terdapat sektor yang mengalami pertumbuhan neto negatif, yaitu: Sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib mengalami kontraksi sebesar 33,29% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 35,58%. Kontraksi tersebut disebabkan karena telah berakhirnya proyek yang didanai oleh APBN dan APBD yang tidak terulang lagi di Tahun 2024 seperti Proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni dan Pembangunan, Dinas PUPR Provinsi Papua Barat serta adanya penurunan setoran PPN dari pembangunan Bandara Torea Fak-Fak Ditjen Perhubungan.

(Rls KemenkeuDjpb Papua Barat)